Kejagung Sudah Siap Melimpahkan Berkas Perkara Bakti Kementrian Komunikasi dan Informatika ke Pengadilan

Kejagung Republik Indonesia Burhanuddin. Foto: Kepala Pusat Penerangan Hukum (Ist).

Jakarta, Pijarflores.com – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), Dr Ketut Sumedana menyampaikan hasil putusan Kejaksaan Agung, terkait kerugian negara dalam perkara Bakti Kementrian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.032.084.133.795,00.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan siaran Pers Nomor: PR – 540/053/K.3/Kph.3/05/2023, menyampaikan secara resmi hasil perkara di Bakti Kominfo. Senin, 15/5/2023.

Disampaikan Ketut dalam suratnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah menghadiri konferensi pers mengenai perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Bertempat di gedung utama Kejaksaan Agung, Senin, 15/5/2023.J

Jaksa Agung menyampaikan bahwa telah ditetapkan 5 orang Tersangka yaitu Tersangka AAL, Tersangka GMS, Tersangka YS, Tersangka MA, dan Tersangka IH, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

”Untuk dua tersangka yaitu Tersangka MA dan Tersangka IH, masih dalam proses pemberkasan. Penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap duanya kepada Direktur Penuntutan. Selanjutnya, kami akan segera melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan,” ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya Kepala BPKP menyampaikan kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022 sebesar Rp8.032.084.133.795,00.

“Kerugian keuangan negara ini terdiri dari dari tiga hal yaitu biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun,” ujar kepala BPKP.

Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Kepala BPKP mengatakan BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit diantaranya melakukan analisis, evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait.

Selain itu, juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Tim Ahli Lingkungan dan Ahli Keuangan Negara.

Terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Agung menyampaikan Kejaksaan Agung tengah melakukan penyidikan di tahap penyidikan khusus terhadap beberapa perkara diantaranya perkara PT Graha Telkom Sigma, perkara dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan (DP4) di PT Pelabuhan Indonesia, perkara PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk., perkara Tol Jakarta-Cikampek II (sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 46 orang saksi), penyidikan tindak pidana korupsi pengelolaan komoditas emas serta melakukan penyitaan 1.974 bidang tanah yang terafiliasi dengan Terpidana Benny Tjokkrosaputro.

“Mengenai hal tersebut, ami akan melakukan evaluasi terhadap seluruh penanganan perkara dan menyampaikan perkembangannya. Kejaksaan tetap berupaya untuk menyelesaikan seluruh perkara dengan tuntas dan akan disampaikan semua hasilnya, termasuk perkara BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tutup JAM-Pidsus.

Sumber: Puspenhum Kejagung

Editor: Redaksi PF

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!