Ruteng, Pijarflores.com – Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029, Kamis, (24/7/2025).
Berikut pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten Manggarai:
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029, Kamis, 24 Juli 2025.
1. Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan melalui Sekretaris/Palapor Maria Imaculata Moto berharap penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 harus dilakukan melalui suatu kajian akademis sehingga menjadi dokumen yang komperhensif, terukur, selaras dengan perencanaan nasional dan provinsi, serta menjamin kesinambungan tata Kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi PDIP berharap selama 5 (lima) tahun kedepan visi pembangunan jangka Panjang tersebut mulai terwujud sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029.
2. Fraksi Partai Demokrat
Largus Arlan Nala, S.IP., sebagai Sekretaris/Pelapor Fraksi Demokrat, berpendapat bahwa dokumen RPJMD yang diajukan oleh Pemerintah harus memastikan kesejahteraan masyarakat Manggarai dapat ditingkatkan secara merata dan menyeluruh selama 5 tahun kedepan.
Adapun catatan penting RPJMD yakni peningkatan SDM, penguatan ekonomi kreatif dan inovatif, pengembangan infrastruktur yang memadai, tata Kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan pembangaun wilayah yang adil.
3. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)
Fraksi partai Golkar, melalui Sekretaris/Pelapor Tarsisius Janggal, menekankan pentingnya konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu perlu dilakukan pemetaan indikator kinerja utama yang terukur, agar pelaksanaan RPJMD dapat diawasi dan dievaluasi secara akuntabel.
4. Fraksi Partai Nasdem
Fraksi Nasional Restorasi Partai Nasdem, Kanisius Jemali, S.Pd., menjelaskan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, politik, partisipatif, top-down dan bottom-up.
Dengan demikian diharapkan pembangunan jangka menengah menghasilkan pembangunan yang harmonis dan selaras dengan rencana pembangunan jangka lainnya di berbagai sektor.
5. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Thomas Rihimone, S.H., dari Fraksi Hanura, memberikan pendapat terhadap RPJMD 2025-2029 agar sungguh-sungguh memperhatikan program-program yang pro pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang bersifat mendesak dan pokok seperti infrastruktur jalan yang merata diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai.
Perlu mengggali secara maksimal sumber daya alam yang belum efektif demi peningktan kesejahteraan hidup masyarakat Manggarai secara bijak. Serta pembangunan yang berasas humanis keseimbangan ekosistem hidup antara manusia dan alam.
6. Fraksi Partai Gerakan Indoneisa Raya (Gerindra)
Fraksi Partai Gerindra, melalui Sekretaris/Pelapor Hendrikus Candra, merespon “mimpi besar” Kabupaten Manggarai untuk 20 Tahun kedepan yang dinyatakan dalam visi RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045 yakni Manggarai yang Mandiri, Maju, Unggul, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2024.
Fraksi Partai Gerindra berharap perencanaan pembangunan daerah berorientaasi pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah Manggarai dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
7. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Fraksi PAN, melalui Sekretaris/Pelapor Ursula Anur, SE., menyampaikan RPJMD membantu menentukan prioritas pembangunan daerah Manggarai, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien yang menjadi skala prioritas RPJMD.
8. Fraksi Partai Perindo
Sedangkan Fraksi Perindo melalui Pelapor Hima Domi Antonius menegaskan agar Pemda Manggarai berkomitmen untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsive, inklusif, dan berkelanjutan. Fraksi Perindo tentu memberikan apresiasi dan dukungan apabila proritas pembangunan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, penganggaran dan pendanaan, mekanisme evaluasi dan pengawasan.
9. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Fraksi Kebangkitan Bangsa langsung menyerahkan pandangan Umum Fraksi dalam Sidang Parpurna ke 15 kepada pimpinan Sidang. Oleh karena baik Ketua maupun anggota Fraksi saat ini sedang mengikuti kegiatan yang sangat penting di luar daerah.
