Ruteng, Pijarflores.com – Koalisi Masyarakat Anti Pemilu Curang (KMAPC) akan melaporkan Bawaslu Manggarai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hal tersebut bersarkan sejumlah laporan ke Sentra Gakumdu Bawaslu soal laporan dugaan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.
“Besok kita layangkan surat ke DKPP terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Bawaslu Manggarai dalam menangani beberapa laporan pelanggaran pemilu,” ujar Fridolin Sanir selaku perwakilan KMAPC kepada media ini, Selasa (26/3/24).
Praktisi Hukum itu menjelaskan, laporan terhadap dugaan pelanggaran selama pemilu 2024 yang terregistrasi di Bawaslu Manggarai, hingga kini prosesnya lambat dan tidak objektif.
Lanjutnya, petugas Sentra Gakumdu pada proses penyelidikan dinilai tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah kasus yang terjadi.
Salah satunya, terkait kasus dugaan Money Politik atau politik uang yang terjadi di Desa Rura, Kecamatan Reok Barat yang melibatkan caleg terpilih Ferdi Naur dari partai Nasdem Dapil 4 Manggarai.
“Penilaian dan pendapat analisis hukum yang terlalu subjektif tanpa kapasitas pembedahan dan ketajaman hukum, sehingga tercatat hasil proses Bawaslu Manggarai atas Laporan Pelanggaran Pemilu tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan substansial,” ungkapnya.
Lebih dari pada itu, KMAPC juga menduga Bawaslu Manggarai dalam proses penanganan laporan pelanggaran pemilu juga berkoordinasi secara intens dengan piha terlapor.
“Yang kami yakini dugaannya mengarah pada pelanggaran profesionalitas dan kode etik Bawaslu Kabupaten Manggarai sebagai Unsur Penyelenggara Pemilu yang seharusnya netral dan bermartabat,” katanya.
Oleh karena itu, KMAPC memutuskan untuk melayangkan Laporan Kode Etik atas Bawaslu Kabupaten Mangarai kepada DKPP.
“Kami sudah melakukan koordinasi awal untuk Laporan Kode Etik Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai ke DKPP,” tegas Fridolin.
Editor: Tim PF
