Target COD 2033, Kemenhub ESDM dan PLN Matangkan Persiapan Sosialisasi PLTP Oka Ile Ange Flores Timur

Mataram, Pijarflores.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melakukan koordinasi dengan Bupati Flores Timur terkait rencana pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 24 September 2026.

Koordinasi membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Oka Ile Ange dengan kapasitas 2×5 Megawatt (MW), termasuk persiapan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pertemuan dihadiri Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen beserta jajaran, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Priatin Hadi Wijaya, Koordinator Pelayanan dan Bimbingan EBTKE Budi Herdiyanto, Vice President Panas Bumi PT PLN (Persero) Kantor Pusat David Eko Prasetyo, serta jajaran PLN UIP Nusra dan UPP Nusra 2.

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, mengatakan pengembangan panas bumi di NTT merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Potensi panas bumi di Flores dinilai masih besar untuk dikembangkan, termasuk WKP Oka Ile Ange yang direncanakan berkapasitas 10 MW dengan target COD pada 2033.

“Pengembangan Oka Ile Ange dengan rencana 10 MW dan target COD pada 2033 perlu kita dukung. Ini merupakan bagian dari program dedieselisasi karena penggunaan diesel cukup menyerap devisa negara. Sementara panas bumi dapat menjadi sumber energi baseload yang beroperasi 24 jam,” ujar Priatin.

Priatin menambahkan, kunjungan tersebut sekaligus untuk mengoordinasikan rencana sosialisasi WKP Oka Ile Ange kepada pemerintah daerah yang direncanakan pada minggu pertama November 2026.

Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, menekankan pentingnya memastikan aspek lingkungan, keamanan, kondisi geologis, serta kesiapan teknologi sebelum sosialisasi dilakukan kepada masyarakat.

“Yang penting kita merumuskan pertanyaan dengan baik, terutama terkait dampak lingkungannya dan kemampuan kita untuk memitigasi potensi dampak tersebut. Sebelum dilakukan sosialisasi, hal-hal itulah yang harus dipastikan,” ujar Antonius.

Merespons hal tersebut, Koordinator Pelayanan dan Bimbingan EBTKE, Budi Herdiyanto, menjelaskan setiap tahapan pengembangan panas bumi memiliki standar dan tata cara yang harus dipenuhi, mulai dari survei, pengeboran, pembangunan pembangkit hingga penyaluran tenaga listrik.

“Pemerintah memastikan kegiatan panas bumi dilakukan sesuai standar. Ada tata cara dan pedomannya, termasuk aspek keselamatan, lingkungan, peralatan, instalasi, sumber daya manusia, serta mitigasi terhadap risiko yang mungkin muncul,” jelas Budi.

Assistant Manager Keuangan, Perizinan, Pertanahan, dan Umum PT PLN (Persero) UPP Nusra 2, Augusta Ari Prasetyo, menyampaikan PLN siap memfasilitasi pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan para ahli sesuai bidang yang dibutuhkan.

“PLN siap memfasilitasi diskusi dengan para ahli, baik terkait geologi, pengeboran, sumber daya air, lingkungan hidup maupun bidang lainnya, sehingga hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah dapat dibahas secara teknis dan lebih mendalam,” ujar Augusta.

Vice President Panas Bumi PT PLN (Persero) Kantor Pusat, David Eko Prasetyo, mengatakan PLN siap menindaklanjuti arahan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan berkolaborasi dalam memberikan pemahaman terkait berbagai kekhawatiran masyarakat.

“Pada prinsipnya PLN siap menerima arahan Bapak Bupati. Setelah mendapatkan penugasan, kami akan menyiapkan skema pengembangan, rencana teknis dan anggaran, sekaligus berkolaborasi untuk memberikan pemahaman terutama terhadap hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” ujar David.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengembangan WKP Oka Ile Ange.

“PLN berkomitmen menjalankan setiap tahapan pengembangan panas bumi dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, keselamatan, dan kepentingan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting sebelum masuk ke tahapan berikutnya,” ujar Manurung.

WKP Oka Ile Ange ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2849.K/30/MEM/2012 tanggal 27 September 2012. Wilayah kerja tersebut memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW dengan rencana pengembangan awal sebesar 10 MW.