DPRD NTT dan PLN UIP Nusra Perkuat Sinergi Kembangkan Potensi Geothermal di Flores

Humas PLN UIP Nusra

Mataram, pijarflores.com/ – Upaya pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Pulau Flores dan Lembata, terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah dan PT PLN (Persero). Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan konsultasi Ketua DPRD Provinsi NTT bersama Komisi IV DPRD NTT ke PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Selasa (12/5).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor PT PLN (Persero) UIP Nusra itu menjadi ruang diskusi bersama untuk memperkuat langkah pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus membangun pemahaman publik mengenai proyek geothermal yang tengah dikembangkan di Flores.

Kunjungan tersebut dihadiri Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni, Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT Drs. Obed Naitboho, M.Si, Sekretaris Komisi IV Ana Waha Kolin S.H, anggota Komisi IV Antonius D. Mahemba, S.H dan Simson Polin, S.Sos, beserta jajaran Sekretariat DPRD NTT.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan NTT menjadi salah satu wilayah strategis dalam pengembangan energi baru terbarukan nasional. Menurut dia, pengembangan geothermal di Flores merupakan bagian dari upaya menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih andal, bersih, dan berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara.

“NTT memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan energi bersih nasional. Kami berharap pertemuan ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk membahas berbagai langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan PLN dalam pengembangan geothermal di Flores. Sinergi bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar pengembangan energi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rizki.

Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. Karena itu, menurut dia, pengembangan geothermal perlu diiringi edukasi dan penyampaian informasi yang utuh kepada masyarakat.

“Kami DPRD berdiri di satu sisi yang sama dengan masyarakat, semua pekerjaan diutamakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, masyarakat harus mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait pengembangan panas bumi di NTT. Masyarakat perlu memahami apa itu geothermal dan manfaatnya. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan baik, maka kekhawatiran akan mudah muncul. Di sini PLN memiliki peran penting dalam membangun komunikasi kepada masyarakat,” Ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tantangan dalam pengembangan geothermal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut pendekatan sosial dan kemampuan menjaga ruang dialog dengan masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana ruang dialog tetap dibuka. Saya percaya kita bisa menemukan jalan bersama antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dalam pemaparannya, PT PLN (Persero) UIP Nusra menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, wilayah Nusa Tenggara direncanakan mendapatkan pembangunan 132 proyek ketenagalistrikan dengan total kapasitas mencapai 2.182 MW. Sebanyak 47 persen atau sekitar 1.016 MW di antaranya berasal dari energi baru terbarukan.

Khusus di wilayah NTT, potensi energi baru terbarukan yang tengah dikembangkan meliputi tenaga air sebesar 48 MW, panas bumi 177 MW, tenaga surya 279 MW, dan tenaga bayu 50 MW.

PLN juga memaparkan perkembangan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai yang telah beroperasi sejak 2012. Saat ini, pengembangan dilakukan melalui pengeboran tujuh sumur baru dengan target tambahan kapasitas hingga 40 MW. Jika terealisasi, tambahan kapasitas tersebut diproyeksikan mampu menyuplai lebih dari setengah kebutuhan listrik Pulau Flores.

Selain pengembangan infrastruktur kelistrikan, PT PLN (Persero) UIP Nusra juga menjelaskan berbagai program sosial yang dijalankan di sekitar wilayah pengembangan geothermal. Sejak 2020 hingga 2026, PLN telah melaksanakan puluhan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Ulumbu, Mataloko, hingga Atadei.

Program-program tersebut meliputi pembangunan sarana air bersih, bantuan pendidikan, pembangunan rumah adat, pengembangan kelompok tani hortikultura, bantuan ternak, listrik gratis, pengembangan UMKM, pengobatan gratis, hingga pelatihan keterampilan masyarakat.

“Kami juga berupaya memastikan masyarakat di sekitar proyek dapat tumbuh bersama dengan pengembangan yang dilakukan. Karena itu, pendekatan sosial dan budaya terus kami kedepankan agar pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rizki.

PT PLN (Persero) UIP Nusra menegaskan bahwa seluruh proses pengembangan geothermal dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan informasi, pendekatan dialog, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Melalui konsultasi tersebut, PT PLN (Persero) UIP Nusra dan DPRD NTT berharap sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pengembang dapat terus diperkuat sehingga pengembangan energi panas bumi di NTT mampu menjadi fondasi penting menuju kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Tim PF