Enam Agenda Dinkes Manggarai Hadapi Masa Pemulihan Pascagempa, 25 Puskesmas Dilibatkan

Manggarai, Pijarflores.com – Pemulihan sektor kesehatan menjadi salah satu agenda penting Kabupaten Manggarai setelah masa tanggap darurat gempa bumi. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menyiapkan enam agenda prioritas untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sekaligus memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan memasuki masa transisi.

Rencana aksi ini melibatkan 25 Puskesmas, RSUD, RS Pratama, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta mitra relawan. Fokusnya tidak hanya mengembalikan pelayanan kesehatan yang sempat terganggu, tetapi juga menjamin warga di wilayah terdampak tetap mendapatkan layanan sesuai kebutuhan.

Juru bicara Posko HEOC Andi Jemahu menyampaikan masa transisi menjadi kesempko atan untuk membenahi kembali sistem pelayanan kesehatan. Sebab, berakhirnya masa tanggap darurat tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan kesehatan yang muncul akibat bencana.

“Sebagian masyarakat masih membutuhkan pengobatan rutin, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendampingan psikologis, hingga kunjungan tenaga kesehatan ke rumah,” ujar Andi, pada Senin (28/9/2026).

Atas pertimbangan tersebut, Dinas Kesehatan Manggarai merancang enam agenda, yakni pemulihan pelayanan kesehatan dasar, penguatan Peluk Sehat Mobile, pemulihan kesehatan jiwa dan psikososial, surveilans penyakit dan kesehatan lingkungan, perlindungan kesehatan ibu dan anak, serta rehabilitasi fasilitas dan penguatan sistem kesehatan.

Pelayanan harus tetap menjangkau masyarakat

Andi menjelaskan langkah awal yang disiapkan adalah melakukan pemetaan kondisi pelayanan di seluruh Puskesmas. Penilaian meliputi kondisi bangunan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, tenaga kesehatan, listrik, air bersih, serta akses menuju fasilitas kesehatan.

“Hasil pemetaan akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dukungan yang diperlukan masing-masing fasilitas. Puskesmas yang telah berfungsi normal dapat kembali memperkuat pelayanan rutin, sedangkan fasilitas yang masih mengalami gangguan akan mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan,” kata Andi.

“Pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, keluarga berencana, pengobatan penyakit kronis, TB, HIV, serta pelayanan gawat darurat menjadi bagian dari layanan yang harus dipastikan keberlangsungannya,” tambahnya.

Menurut Andi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau, pelayanan keliling akan tetap menjadi salah satu pendekatan.

Ia mengatakan melalui Peluk Sehat Mobile, Dinas Kesehatan berupaya mendekatkan pelayanan kepada warga yang belum dapat mengakses fasilitas kesehatan secara optimal. Kegiatan ini akan dipadukan dengan kunjungan rumah bagi pasien stroke, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, dan pasien penyakit kronis.

“Selain pemeriksaan dan pengobatan, pendataan warga yang membutuhkan rehabilitasi, obat rutin, pelayanan lanjutan, maupun rujukan juga menjadi bagian dari kegiatan tersebut,” tuturnya.

Pendekatan ini diharapkan membantu Puskesmas mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih langsung, terutama pada kelompok yang berisiko kehilangan akses pelayanan setelah masa darurat berakhir.

Pemulihan kesehatan jiwa tidak boleh terabaikan

Di tengah upaya memperbaiki pelayanan medis, persoalan kesehatan jiwa juga menjadi perhatian dalam rencana aksi transisi.

Adi menyebut bencana dapat meninggalkan tekanan psikologis yang tidak selalu terlihat secara langsung. Trauma, kecemasan, gangguan tidur, dan perasaan kehilangan dapat dialami masyarakat, bahkan setelah situasi darurat mulai mereda.

Untuk itu, pelayanan dukungan psikososial direncanakan berlangsung di pengungsian, sekolah, desa, dan Puskesmas. Tenaga kesehatan juga akan mendapatkan penguatan kapasitas melalui pelatihan Psychological First Aid (PFA) atau pertolongan pertama psikologis.

Skrining dan tindak lanjut bagi masyarakat yang mengalami gejala trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur akan menjadi bagian dari pelayanan.

Anak-anak, lansia, keluarga yang kehilangan anggota keluarga, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) membutuhkan perhatian khusus.

Bagi ODGJ, kesinambungan pengobatan dan pendampingan perlu dipastikan, terutama bagi pasien yang mengalami putus obat, kehilangan tempat tinggal, atau kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan selama bencana.

Antisipasi penyakit dan perlindungan ibu-anak

Dinas Kesehatan juga kata Andi menempatkan surveilans penyakit dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari upaya mencegah masalah kesehatan pascabencana.

Surveilans mingguan di seluruh Puskesmas akan diperkuat, terutama di wilayah pengungsian dan permukiman padat. Diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, demam, DBD, dan penyakit potensial kejadian luar biasa menjadi sejumlah masalah yang perlu diwaspadai.

Pemeriksaan kualitas air, inspeksi sanitasi, pengawasan makanan, dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat akan melengkapi kegiatan tersebut.

Pengawasan ini penting untuk memastikan potensi peningkatan kasus penyakit dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara cepat.

Pada saat yang sama, pemulihan pelayanan kesehatan ibu dan anak akan dilakukan melalui pendataan ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, dan anak-anak yang kehilangan akses pelayanan selama bencana.

Kegiatan Posyandu dan imunisasi rutin perlu kembali berjalan. Pemantauan gizi serta tindak lanjut bagi balita yang berisiko mengalami masalah gizi juga menjadi bagian dari agenda pemulihan.

Pelayanan persalinan aman, rujukan maternal dan neonatal, serta kesehatan reproduksi tetap harus tersedia bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Menyiapkan sistem kesehatan yang lebih tangguh

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Dinas Kesehatan akan melakukan penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sektor kesehatan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan (R3P).

Andi mengatakan fasilitas kesehatan dengan kerusakan berat dan fungsi pelayanan kritis, termasuk RSUD, RS Pratama, dan Puskesmas, akan menjadi perhatian dalam penentuan prioritas pemulihan.

Rencana tersebut juga mencakup penguatan sistem rujukan, komunikasi darurat, ketersediaan logistik kesehatan, serta penyusunan rencana kontingensi untuk menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

Melalui enam agenda prioritas tersebut, pemulihan sektor kesehatan di Manggarai diharapkan berjalan secara bertahap dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan rutin.

Keberhasilan masa transisi bukan hanya ditandai dengan pulihnya fasilitas kesehatan, melainkan juga ketika masyarakat kembali memperoleh pelayanan yang aman, mudah dijangkau, dan berkelanjutan.

“Dalam semangat Peluk Sehat, pemulihan kesehatan pascabencana menjadi upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap warga tetap mendapatkan perhatian dan pelayanan,” ungkap Andi.

Peluk Sehat, Memeluk Dengan Hati.