Dorong Akurasi Data dan Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Dinas PPO Manggarai Sosialisasi Dapodik Versi 2027

Ruteng, Pijarflores.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) menggelar Sosialisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Versi 2027 Tahun Pelajaran 2026/2027 sekaligus Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 2026. Kegiatan yang menyasar jenjang PAUD/PKBM, SD, dan SMP se-Kabupaten Manggarai ini berpusat di Aula Dinas PPO Kabupaten Manggarai pada Rabu (5/8/2026).

Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Wensislaus Sedan, menegaskan bahwa Dapodik merupakan rujukan utama bagi pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan pendidikan.

Oleh karena itu, Dinas PPO berkomitmen penuh memfasilitasi para kepala sekolah dan operator sekolah agar dapat mengoperasikan sistem sesuai dengan ketentuan terbaru.

“Apalagi saat ini ada pembaruan ke versi Dapodik yang baru, sehingga sekolah-sekolah harus didampingi dan difasilitasi dalam penggunaannya,” ujar Wens.

Selain pembaruan sistem data, agenda krusial lain yang dibahas adalah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Manggarai yang jumlahnya dinilai masih cukup signifikan.

Sebagai langkah konkret, Wens menginstruksikan setiap lembaga pendidikan untuk membentuk tim pencari anak tidak sekolah di wilayah sekitar.

“Hari pertama ini sosialisasi menyasar PAUD dan PKBM, besok untuk jenjang SD, dan lusa untuk SMP. Pesan kami sama: pastikan hak konstitusional anak untuk mendapatkan pendidikan terpenuhi. Setiap PKBM, PAUD, SD, dan SMP harus membentuk tim untuk menyisir dan mencari anak-anak yang belum bersekolah di lingkungan mereka,” tegas Wens.

Guna memperluas daya tampung, Dinas PPO juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kebijakan ini diambil salah satunya untuk mendongkrak capaian rapor pendidikan Kabupaten Manggarai yang mengalami penurunan drastis pada jenjang PAUD.

Ke depan, Dinas PPO menargetkan pembangunan sedikitnya lima Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di setiap kecamatan. Meski masih dalam tahap perjuangan, upaya ini terus dikejar secara bertahap.

“Sampai saat ini, baru dua lembaga yang sudah definitif menjadi negeri, yaitu TK Negeri Nowol di Kecamatan Satar Mese Utara dan TK Negeri Golo Lambo di Kecamatan Satar Mese. Untuk tahun ini, pembangunan fisik TK Negeri Golo Lambo mendapatkan dukungan dana bantuan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wens memperingatkan seluruh pengelola lembaga PAUD agar berkomitmen penuh pada esensi pendidikan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi PAUD yang hanya berstatus “papan nama” atau sekadar memenuhi urusan administrasi tanpa adanya realisasi di lapangan.

“Kami tidak mau lagi ada PAUD yang sekadar papan nama. Semua lembaga PAUD, baik berbentuk Tempat Penitipan Anak (TPA) maupun Kelompok Bermain (KB), wajib menyelenggarakan aktivitas pembelajaran secara nyata. Jika sudah mengantongi izin operasional, konsekuensinya adalah wajib ada kegiatan belajar mengajar. Kami akan turun langsung melakukan survei untuk memastikan hal tersebut,” pungkas Wens.