Pertumbuhan Ekonomi Manggarai Capai Posisi Kedua Terbaik se-NTT 2025

RUTENG, PIJARFLORES – Kabupaten Manggarai menorehkan capaian ekonomi positif dengan menempati peringkat kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga November 2025.

Capaian impresif ini melampaui pertumbuhan ekonomi ibu kota provinsi, Kota Kupang, dan kabupaten lainnya.

Berdasarkan data yang dirilis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng, pertumbuhan ekonomi Manggarai tercatat sebesar 5,70%. Angka ini hanya kalah dari Kabupaten Manggarai Barat yang memimpin dengan pertumbuhan signifikan sebesar 8,02%.

Kepala KPPN Ruteng, Akhmad Zainuddin, menyampaikan data ini dalam konferensi pers di Aula Sinergi KPPN Ruteng pada Rabu (27/11/2025).

“Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh antara 3,57% hingga 4,65%. Ini menunjukkan daya beli masyarakat Manggarai masih cukup baik dan permintaan domestik tetap terjaga,” jelas Akhmad.

Peran Vital APBN dan Bansos

Akhmad memaparkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah cakupan KPPN Ruteng (Manggarai Raya dan Ngada) per 26 November 2025 telah mencapai Rp4,21 triliun, atau 86,17% dari total pagu anggaran.

Realisasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp682,43 miliar (78,39%) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,52 triliun (87,86%). Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong ekonomi lokal dan pelayanan publik.

Untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, pemerintah terus mengucurkan berbagai program perlindungan sosial. Hingga akhir November 2025, bantuan yang telah disalurkan meliputi:

* Bantuan Sosial Yatim Piatu: Rp3,13 miliar

* Program Keluarga Harapan (PKH): Rp238,45 miliar

Selain itu, berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial lainnya, seperti BPNT, BLT Dana Desa, dan program padat karya, turut digelontorkan dengan total anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.

Dukungan UMKM dan Tantangan Pagu Blokir

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mendapat dukungan kuat. Penyaluran pembiayaan UMi (Usaha Mikro) mencapai Rp89,41 miliar untuk 17.507 debitur, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp501,84 miliar untuk 13.199 debitur.

Meski pertumbuhan ekonomi regional solid, KPPN Ruteng menghadapi tantangan fiskal berupa pagu anggaran yang diblokir. Akhmad menyebutkan adanya pagu blokir sebesar Rp81,40 miliar yang berdampak pada penurunan belanja K/L sebesar 3,31% dibanding tahun lalu.

“Sampai dengan November 2025, pagu blokir masih sebesar Rp81,40 miliar atau 9,35% dari alokasi dana,” ungkapnya.

Namun demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 di semua kabupaten di wilayah tersebut tetap stabil, berkisar antara 4,53% hingga 8,02%.

“Bantuan dan dukungan bagi UMKM ini diharapkan dapat mendorong produksi, mengurangi pengangguran, dan memperkuat perekonomian daerah di tengah berbagai tantangan fiskal,” tutup Akhmad.

(Tim)