POLEMIK GEOTHERMAL DI FLORES, DIMANA PARA USKUP BERDIRI?

Oleh: Edi Danggur

Pijarflores.com – Di Flores, proyek geothermal bukan soal sumber energi listrik. Proyek geothermal telah menjadi garis pemisah. Ada yang pro karena butuh lapangan kerja dan listrik murah. Ada yang kontra karena takut hutan adat, mata air, dan tanah leluhur hilang.

Di tengah tarik-menarik ini, satu pertanyaan menggema: ke manakah seharusnya para pemimpin Gereja, Uskup dan Pastor, berpihak?

Gereja Harus Menjadi Matahari

Ada harapan kuat agar Gereja bersikap seperti matahari: menerangi semua orang tanpa memilah. Matahari tidak bertanya apakah yang di bawahnya orang baik atau jahat. Ia tetap bersinar.

Dalam konteks polemik geothermal, harapan itu berarti: Gereja tidak masuk ke kubu pro atau kontra. Gereja berdiri di tengah sebagai mediator.

Alasannya sederhana. Kalau kohesivitas masyarakat sudah pecah, maka Gereja masih punya ruang untuk menjadi “part of solution” (bagian dari solusi).

Sebaliknya, kalau sejak awal Gereja sudah mengambil posisi, maka ruang itu tertutup. Umat yang berbeda pilihan akan merasa “Uskup dan Pastor sendiri sudah tidak bersama kami”.

Akibatnya, Gereja yang tadinya diharapkan jadi jembatan, justru terjebak menjadi “part of problem” (bagian dari masalah).

Inilah yang kini kita lihat di Flores. Ketika banyak pemimpin Gereja sejak awal berada di barisan kontra geothermal, maka dialog dengan pemerintah dan investor menjadi sulit.

Pemerintah menuduh Gereja menghambat pembangunan. Investor menutup pintu. Padahal masalahnya belum selesai.

Bagaimana Seharusnya Gereja Bersikap?

Apakah berarti Gereja harus diam dan netral? Tidak. Gereja punya tiga peran: Imam, Nabi, dan Raja.

Sebagai Nabi, Gereja tidak boleh bungkam ketika keutuhan ciptaan dan martabat manusia terancam. Dalam Ensiklik Laudato Si’ , Paus Fransiskus mengingatkan: “merawat rumah bersama” adalah kewajiban iman. Diam di hadapan ketidakadilan ekologis sama dengan menyangkal Injil.

Namun sebagai Imam, Gereja juga dipanggil untuk mempersatukan. Maka posisi yang paling tepat bukanlah “abu-abu”, melainkan “berpihak pada prinsip, bukan pada proyek”.

Prinsip itu bisa dirumuskan dalam satu frasa Latin: Caritas veritatem loquitur. Kasih mengatakan kebenaran. Artinya, Gereja tidak perlu berteriak “tolak geothermal” atau “dukung geothermal”.

Gereja perlu bersuara: “Kami tolak jika AMDAL dipalsukan, jika FPIC diabaikan, jika tanah adat dirampas, jika re-injeksi tidak dilakukan”.

Sebaliknya, “Kami dukung proyek Geothermal jika transparansi dijaga, jika dampak diminimalisir, jika PAD kembali untuk rakyat dan lingkungan dipulihkan”.

Dengan cara ini Gereja tidak sedang membela perusahaan atau LSM. Gereja sedang membela kebenaran dan keadilan. Itu posisi kenabian yang tidak memecah, tetapi mencerahkan.

Pesan Moral dari Proyek Geothermal Flores

Realitas di Flores mengajarkan kita pelajaran yang harganya mahal. Ketika Gereja sudah terlanjur berada di satu kutub, maka energi habis untuk berhadapan, bukan untuk berdialog. Warga yang pro merasa dikhianati. Warga yang kontra merasa dibiarkan sendiri.

Padahal peran paling strategis Gereja adalah di ruang tengah: duduk bersama warga yang takut, duduk bersama pemerintah yang ngebut, duduk bersama perusahaan yang mengejar target.

Gereja bisa jadi penerjemah. Menerjemahkan ketakutan warga ke dalam bahasa kebijakan. Menerjemahkan data teknis ke dalam bahasa hati nurani.

Anthony de Mello dalam bukunya berjudul Awareness, mengingatkan: kebanyakan kita hidup dalam tidur. Kita bereaksi sebelum menyadari.

Gereja dipanggil untuk membangunkan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kesadaran. Sadar bahwa energi bersih kita butuhkan. Sadar juga bahwa tanpa keadilan, energi itu akan melahirkan luka baru.

Menjadi Matahari yang Tidak Membakar

Gereja tidak dipanggil menjadi LSM lingkungan. Gereja tidak dipanggil untuk mengibarkan bendera dari kelompok tertentu. Gereja juga tidak dipanggil menjadi humas proyek. Gereja dipanggil menjadi hati nurani bangsa.

Maka jawaban atas dilema ini adalah: Gereja tidak usah memilih “pro atau kontra geothermal”. Gereja harus memilih “pro pada proses yang benar, dan kontra pada keserakahan”.

Dengan begitu Gereja tetap menjadi matahari. Menerangi tanpa membakar. Menghangatkan tanpa memihak. Dan di tengah perpecahan, menghadirkan kemungkinan rekonsiliasi.

Karena pada akhirnya, umat tidak butuh pemimpin yang paling keras. Umat butuh pemimpin yang paling berani berkata benar. Mengatakan kebenaran dengan kasih.

Penulis adalah seorang praktisi hukum, tinggal di Jakarta